Sabtu, 24 November 2012

Sistem Politik Indonesia Orde Baru



BAB I
PENDAHULUAN

Awal masa orde baru menerima beban berat dari buruknya perekonomian orde lama. Pemerintahan orde baru berlangsung selama 32 tahun yaitu 1966-1998. Orde baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia dimana Presiden Soeharto memerintah Indonesia selama 3 tahun. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.
Dalam jangka waktu 32 tahun tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer.













BAB II
PEMBAHASAN
Kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru pada dasarnya mencerminkan dinamika pergulatan pemikiran mengenai ekonomi-politik pembangunan yang berkembang dalam “komunitas politik” negeri ini. Karena itu, untuk memahami kebijakan yang diterapkan pemerintah kita perlu menelaah berbagai pemikiran yang berkembang di kalangan intelektual, pemimpin politik dan tokoh dunia bisnis Indonesia.
Secara garis besar bisa diidentifikasikan pola pemikiran dan praktek pembangunan yang berkembang di Indonesia, yang masing-masing menekankan pendapatan yang berbeda. Untuk memudahkan pemahaman, masing-masing pendekatan diberi nama popular yaitu: “politik sebagai panglima” (PSP), “ekonomi sebagai panglima” (ESP), dan “moral sebagai panglima” (MSP). Karakteristik masing-masing pola pemikiran atau pendekatan bisa digambarkan sebagai berikut:
a. Pendekatan pertama, memprioritaskan pertimbangan politik dalam proses pembangunan dan menekankan peranan Negara, yang diwakili oleh para birokratnya, sebagai aktor utama pembangunan. Pembangunan yang berhasil hanya mungkin kalau dijamin oleh Negara yang kuat.
b. Pendekatan kedua, lebih mengutamakan peranan pengusaha dan korporasi dalam proses pembangunan. Para aktor ini dibayangkan melakukan alokasi sumberdaya dan pembuatan keputusan ekonomi lain bedasarkan pertimbangan pasar, yaitu mengikuti dinamika kekuatan permintaan. Dengan demikian, mereka juga dianggap berkecenderungan liberal, dalam arti lebih suka bekerja tanpa banyak intervensi pemerintah. Ini terutama nampak jelas pada sikap mereka yang setiap kali terjadi kelesuan ekonomi menuduh kekakuan birokrasi sebagai biang-keladinya dan karena itu menuntut delegulasi atau pelonggaran intervensi, tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi yang diperlukan bagi akumulasi dan reproduksi kapital.
c. Pemikiran ketiga, walaupun sering diperdebatkan di kalangan cendikiawan, bukanlah pendekatan yang biasa dibahas di kalangan elit penguasa. Ini adalah pandangan yang menegaskan bahwa cara yang paling efektif untuk menangani persoalan kemiskinan yang dihadapi rakyat adalah dengan membantu mereka menemukan kekuatan mereka sendiri. Untuk itu wewenang pembuatan keputusan mengenai pembangunan, yang selama ini dimonopoli pemerintah, harus dikembalikan kepada rakyat atau komunitas lokal. Lapisan masyarakat yang dalam retolika para elit penguasa selalu disebut-sebut sebagai pelaku pembangunan yang sejati. Karena itu, mekanisme pembangunan yang diandalkan adalah kekuatan rakyat (“people’s power”). [1]

A. Negara dan Pasar.
Sejarah kebijakan ekonomi-politik pembangunan Orde Baru pada dasarnya adalah sejarah persaingan antara pendukung pendekatan PSP, yang menekankan persoalan pembinaan basis materiil bagi kekuatan Negara, dengan pendukung pendekatan ESP, yang menekankan pembangunan ekonomi sebagai proses akumulasi dan reproduksi kapital dengan pameran utama aktor bisnis swasta. Salah satu isu sentral dalam pemikiran dan praktek pembangunan, terutama di masa awal Orde Baru, adalah bagaimana meningkatkan kemampuan pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan bagi rakyat dan mempertahankan kelestarian rezim yang berkuasa. Dalam pengertian ini, pembangunan identik dengan “nation-building”. Pembinaan basis materiil bagi Negara akan terjamin kalau ekonominya mampu menciptakan surplus yang berkelanjutan. Tanpa kemampuan memobilisasi sumber dana internal maupun eksternal, upaya mengkonsolidasi legitimasi politik sulit dilakukan dan pada gilirannya bisa menganggu kelangsungan hidup rezim.
Diantara tujuan Orde Baru yang paling penting adalah “membangun suatu masyarakat baru yang merasa aman, menikmati arti penting ketertiban, dan mengajar kemampuan dalam suasana kestabilan”. Untuk mencapai tujuan besar itu, pemerintah Orde Baru menerapkan dua strategi umum. Pertama, strategi ekonomi yang mendorong pertumbuhan cepat dan yang bisa memobilisasi berbagai sumberdaya ekonomi dari luar negeri. Yaitu, strategi “berorientasi keluar”. Dan kedua, strategi politik mendorong penciptaan sistem ekonomi dan masyarakat yang terkendali dan tertib. Dalam kaitan inilah stabilitas dan keamanan merupakan hal paling berharga dalam pandangan elit politik Orde Baru. Pada gilirannya, penciptaan dan pemeliharaan stabilitas nasional mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah berikut:

-  Menciptakan politik yang bebas dari konflik ideologis dan berdasarkan atas ketertiban dan konsensus.
- Membatasi partisipasi politik yang pluralistik. Partisipasi rakyat harus diarahkan terutama pada penerapan program pembangunan yang dirancang oleh para elit penguasa.
B. Eksploitasi Sumber Daya & Warga Tionghoa
Eksploitasi sumber daya selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, kebijakan-kebijakan , dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an. Warga Tionghoa Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas Tionghoa Indonesia terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.
Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.
Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. Konflik perpecahan pasca orde baru di masa orde baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari media massa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa". Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah. Muncul tuduhan bahwa program transmigrasi sama dengan jawanisasi yang sentimen anti-Jawa di berbagai daerah, meskipun tidak semua transmigran itu orang Jawa.[2]
C. Kelebihan dan Kekurangan Orde Baru
a. Kelebihan
Ada beberapa hal yang menjadi keuntungan dari masa orde baru sebagai berikut:
- Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000
- Sukses transmigrasi
- Sukses KB
- Sukses memerangi buta huruf
- Stabilitas politik dan ekonomi
- Pertumbuhan ekonomi
- Pemerataan pembangunan lebih terjaga
- Ternyata sistem represif tanpa demokrasi yang paling cocok sampai saat ini di Indonesia. Buktinya setelah ada demokrasi sekarang malah kebablasan, anarki di mana-mana.

b. Kekurangan
Adapun hal-hal yang menjadi kerugian dari masa orde baru adalah sebagai berikut :
-  Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
- Pembangunan Indonesia yang tidak merata
- Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si (miskin)
- Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
- Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang diberedel (dihentikan dari edaran dan penerbitan)
- Ekonomi makro rapuh karena banyak subsidi dari hutang luar negeri, untuk membuat stabilitas politik
- Tidak ada demokrasi[3][4]

D. Repelita
Awal masa orde baru menerima beban berat dari buruknya perekonomian orde lama. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Pemerintah orde baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Dengan dikendalikannya inflasi, stabilitas politik tercapai yang berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. Maka sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Berikut penjelasan singkat tentang beberapa REPELITA:
a. REPELITA I (1969-1974)
Mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1969. Tujuan yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran yang diutamakan adalah cukup pangan, cukup sandang, perbaikan prasarana terutama untuk menunjang pertanian. Tentunya akan diikuti oleh adanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
b. REPELITA II (1974-1979)
Target pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 7,5% per tahun. Prioritas utamanya adalah sector pertanian yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.
c. REPELITA III (1979-1984)
Prioritas tetap pada pembangunan ekonomi yang dititikberatkan pada sector pertanian menuju swasembada pangan, serta peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.
d. REPELITA IV (1984-1989)
Adalah peningkatan dari REPELITA III. Peningkatan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata, memperluas kesempatan kerja. Priorotasnya untuk melanjutkan usaha memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri.
e. REPELITA V (1989-1994)
Menekankan bidang transportasi, komunikasi dan pendidikan.
Jika ditarik kesimpulan maka pembangunan ekonomi menurut REPELITA adalah mengacu pada sector pertanian menuju swasembada pangan yang diikuti pertumbuhan industri bertahap.
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, Inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa Bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan "Era Reformasi". Masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada masa Reformasi ini sering membuat beberapa orang mengatakan bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Oleh karena itu Era Reformasi atau Orde Reformasi sering disebut sebagai "Era Pasca Orde Baru".[5]
E. Orde Baru: Refleksi Otoritarianisme yang Menghasilkan Kesejahteraan Semu
Ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru yang banyak mengalami gejolak krisis menjadikan proses demokratisasi pada saat Reformasi mengulang dari nol, karena pemerintahan Soeharto hanya meninggalkan keadaan buruk yang turun temurun kepada generasi selanjutnya. Semua sisi perlu ditata ulang dan diperlukan pemikiran cerdas untuk keluar dari krisis yang berkepanjangan. Begitu juga dengan kebebasan pers post-Orde Baru terjadi perubahan yang luar biasa, ibarat burung yang dipelihara dalam sangkar kemudian dilepas secara bebas ke alam terbuka, itulah kehidupan pers saat ini. Sujito (2011) mengatakan bahwa liberalisasi politik dan kebebasan media massa adalah fakta paling nyata yang bisa dirasakan dengan segala dampak yang menyertainya. Sungguh berbeda dibandingkan era sebelumnya yang ditandai oleh politik yang otoriter, demokratisasi menyediakan harapan dan ruang baru bagi masyarakat untuk berkiprah.  Soeharto mencanangkan sesuatu dengan banyak embel-embel di belakangnya tentu banyak orang-orang yang tidak sadar akan hal yang kita anggap busuk itu. Pola intervensinya diketahui setelah dikaji lebih dalam dikemudian tahun setelah ia memerintah. Bahkan orang-orang baru sadar pada saat sekarang ini. Dahulu masyarakat tidak akan mempertimbangkan sampai kepemikiran yang lebih mendalam, karena yang mereka tahu bahwa program tersebut membawa keuntungan dan pemerintah selalu memberikan bantuannya. Pemerintahan Orde Baru ini juga banyak memberikan bantuan kepada masyarakat yang dapat dikatakan merupakan bantuan semu. Dalam hal ini juga terdapat intervensi yang kuat dari Soeharto sebagai pemimpin regulasi Orde Baru. Misalnya pemerintah mencanangkan program Panca Usaha Tani sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan, namun lagi-lagi ada sebuah pesan busuk yang akan disampaikan. “Supaya produk pertanian bagus maka pakailah pestisida.” Pestisida sendiri adalah sebenarnya produk dari luar negeri, program dari IMF yang bantuannya begitu besar. Sebenarnya pemberian bantuan tidak akan membuat masyarakat sejahtera secara permanen, karena hanya bersifat sesaat saja. Sehingga masyarakat miskin cenderung bergantung pada negara, bahkan dana untuk bantuan bisa saja menjadi objek utama untuk dikorupsi.
Demokrasi dan keadilan disingkirkan, untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai maka Soeharto dengan berbagai cara menjinakkan kekuatan politik sehingga tidak lagi mempunyai komitmen yang kuat terhadap kontrol sosial. Kekuatan politik disini maksudnya adalah angkatan bersenjata, mereka diperdaya untuk melanggengkan kekuasaanya. Terbukti pada saat peristiwa Trisakti, mahasiswa yang vokal terhadap pemerintahan ditembak membabi buta akibatnya empat orang mahasiswa Trisakti tewas.[6]






BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Orde baru merupakan masa pemerintahan Seoharto mulai tahun 1966 sampai dengan 1998. Banyak kelebihan dari masa pemerintahan Soeharto tetapi banyak juga kelemahanan atau keburukannya. Bidang ekonomi juga memiliki perkembangan pada saat itu. Sejak tahun 1969, Indonesia dapat memulai membentuk rancangan pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Berikut penjelasan singkat tentang beberapa REPELITA yaitu mulai dari Repelita I sampai dengan repelita V. Kesejahteraan pada Orde Baru boleh dikatakan memang terwujud, namun secara tidak kita sadari bahwa kesejahteraan tersebut bersifat semu. Lebih lanjut Pratikno (1998) mengatakan sumber utama kedua yang dipergunakan untuk membangun otoritarianisme, klientelisme ekonomi yang berhasil dilakukan berkat melimpahnya sumber daya ekonomi dan hasil alam. Dengan sumber daya inilah Suharto secara efektif mampu membeli dukungan dari elit politik dan masyarakat luas. Faktanya ketika Orde Baru runtuh maka indikator kesejahteraan juga turut menghilang perlahan dengan sendirinya, hanya untuk pencitraan saja. Memang sifat manusia jika sudah memperoleh kesempatan yang menggiurkan di depan mata, akan mengambil dengan suka cita. Apalagi pada saat Orde Baru mereka bisa leluasa bergerak tanpa pertimbangan matang, utung ruginya menarik modal asing tidak dipikirkan sebelumnya. Mereka hanya berorientasi pada keuntungan semata, tanpa memperdulikan peningkatan produktifitas ekonomi Indonesia untuk keberlangsungan hidup penerus bangsa selanjutnya. Mereka belum bisa berfikir untuk peduli pada generasi mendatang, boro-boro masalah generasi, rakyatnya yang pada saat itu menjerit hanya karena tidak bisa membeli kebutuhan pokok saja tidak diindahkan. Inilah asal mula mengapa hutang Indonesia saat itu menggelembung menjadi besar karena ulah konyol orang-orang tua Orde Baru yang pikirannya kotor. Sebagian besar utang tersebut adalah sektor swasta kepada pemodal asing. Imbas dari hutang yang sangat tinggi waktu itu Orde Baru kekosongan kas negara, tidak mapu membayar hutang-hutang tersebut padahal jatuh temponya dekat dengan bunga yang luar biasa tinggi. Pertengahan tahun 1998 sudah lebih dari 50 miliar dolar jatuh tempo, sedangkan uang memang kosong untuk melunasinya. Akhirnya menumpuk lagi hutang negara kita, semakin banyak dan semakin banyak. Bahkan uang yang digunakan pengusaha kurang lebih 74 miliar hampir seluruhnya tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Indonesia. Inilah awal timbulnya krisis moneter yang dialami Indonesia.

B. Saran
Orde Baru boleh kita kenang namun pola kepemimpinannya tidak perlu kita contoh, karena sangat sentralistik bahkan sentral ditangan satu orang saja yaitu Soeharto. Sampai-sampai kesejahteraan hanya bersifat semu tidak ikhlas diberikan pada rakyat. Kita memasuki globalisasi, masalah kesejahteraan tidak hanya terkait dengan hal-hal seperti mampu makan namun juga mampu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Memang banyak keuntungan atau sisi baik dari masa pemerintahan soeharto, tetapi sisi buruk juga tidak boleh kita lupakan. Dengan penjelasan yang saya tulis dalam makalah ini tentang system politik pada era orde baru, hendaklah kita lebih jeli lagi melihat system pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah kita terhadap rakyat, bukan hanya melihat keuntungannya saja tetapi juga melihat dampak buruknya dan secepatnya mengantisipasi keburukan tersebut. Hendaklah kita meneruskan sisi baik dari masa pemerintahan Soeharto dan memperbaiki sisi buruknya.


DAFTAR PUSTAKA






[1] http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/makalah-sejarah-orde-baru.html diambil pada hari 27 oktober pukul 17.00 WIB
[2] http://bisnis.vivanews.com/news/read/197136-kenapa-ekonomi-indonesia-2011-lebih-baik- , diakses tanggal 8 Desember 2011. diambil pada hari 27 oktober pukul 17.00 WIB

[4] http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101025070316AAOFtd0  diambil pada hari 27 oktober pukul 17.00 WIB

[5] http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/makalah-sejarah-orde-baru.html diambil pada hari 27 oktober pukul 17.00 WIB

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar